Bawaslu Kabupaten Solok Ikuti Press Release APBN Januari 2026 dan Sosialisasi Digitalisasi Pembayaran
|
Solok, Bawaslu Kabupaten Solok — Bawaslu Kabupaten Solok mengikuti kegiatan Press Release APBN Periode Januari 2026 serta Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi (Monev) Implementasi Digitalisasi Pembayaran pada Satuan Kerja yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Solok, Rabu (25/2/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Microsoft Teams tersebut menghadirkan narasumber dari Bank BRI Kantor Wilayah Padang dan Cabang Solok.
Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok, Yoga Tri Rizki Ananda, S.STP, bersama Kasubbag Administrasi Yance Trisnawati, AMAF, serta Staf Keuangan Diana Antari, SE, mengikuti kegiatan tersebut sebagai bagian dari komitmen penguatan tata kelola keuangan satuan kerja.
Dalam kegiatan tersebut, KPPN Solok menyampaikan Press Release Belanja Negara Periode Januari 2026 sebagai bentuk transparansi pelaksanaan APBN di wilayah kerja KPPN Solok. Selain itu, dilakukan sosialisasi dan monitoring evaluasi implementasi digitalisasi pembayaran melalui sistem Cash Management System (CMS) dan QLola.
Digitalisasi pembayaran ini merupakan bagian dari upaya modernisasi sistem pengelolaan keuangan negara guna mendorong efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta transparansi dalam pelaksanaan anggaran pada setiap satuan kerja.
Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok menyampaikan bahwa partisipasi dalam kegiatan tersebut menjadi sarana koordinasi dan penguatan pemahaman terhadap kebijakan pengelolaan keuangan negara.
“Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memastikan pengelolaan anggaran di lingkungan Bawaslu Kabupaten Solok berjalan sesuai ketentuan, serta mendukung percepatan transformasi digital dalam sistem pembayaran pemerintah,” ujarnya.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Solok berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
