Bawaslu Solok Gelar Sepakat Se-Sumbar, Tegaskan Pengawasan Ketat Netralitas ASN
|
Koto Baru — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Kabupaten Solok) gelar Senin Pengawas Berkomitmen dan Bermartabat (Sepakat) dengan Bawaslu Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat. (10/08/2026)
Isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali menjadi sorotan utama dalam agenda Senin Pengawas Berkomitmen dan Bermartabat (Sepakat) yang digelar Bawaslu Kabupaten Solok sebagai tuan rumah. Pertemuan strategis yang dihadiri jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat ini difokuskan untuk merumuskan langkah konkret dalam menjaga independensi para abdi negara pada Pemilu dan Pemilihan.
Forum Sepakat kali ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi kelembagaan, tetapi juga momentum penajaman fungsi pengawasan. Penekanan pada netralitas ASN dinilai sangat relevan mengingat tingginya kerawanan keterlibatan ASN dalam politik praktis di tingkat daerah.
Dalam arahannya, pimpinan Bawaslu Kabupaten Solok menekankan pentingnya pendekatan pencegahan dini sebelum masuk ke ranah penindakan. ASN diminta untuk tetap profesional dan tidak terlibat dalam aksi dukung-mendukung, baik secara langsung maupun melalui media sosial.
"Keterlibatan ASN dalam politik praktis berpotensi merusak tatanan pelayanan publik dan mencederai asas keadilan dalam Pemilu. Melalui wadah Sepakat ini, kita menyamakan persepsi dan memperkuat barisan agar pengawasan di seluruh daerah berjalan serentak, terukur, dan tegas," terangnya.
Beberapa poin penting yang dihasilkan dari pertemuan Sepakat se-Sumatera Barat ini meliputi: Penguatan Patroli Pengawasan: Meningkatkan pemantauan terhadap aktivitas ASN di media sosial serta kegiatan yang berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan politik, Sinergi Pencegahan: Mendorong koordinasi berkala dengan Pemerintah Daerah, BKPSDM, dan KASN guna menyosialisasikan batasan-batasan regulasi bagi ASN serta Respon Cepat Penanganan: Membangun mekanisme penanganan laporan pelanggaran netralitas ASN yang cepat, transparan, dan akuntabel.
Melalui komitmen bersama ini, jajaran Bawaslu se-Sumatera Barat optimistis dapat meminimalkan potensi pelanggaran netralitas ASN, sekaligus menciptakan iklim politik yang kondusif dan terpercaya bagi masyarakat.
Credit of Humas
