Bentuk Peningkatan Layanan, BawasluKabupaten Ikuti Rapat Koordinasi Pengelolaan Data Pengawas AdHoc untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024

Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok Yoni Syah Putri serta Staf Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Kabupaten Solok sekaligus Operator Penginputan Jajajaran Pengawas Ad Hoc Suryadi Permana menghadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan Data Pengawas AdHoc untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Jakarta, Senin - Rabu (12/08/2024 - 14/08/2024).

Rapat ini dibuka oleh Deputi Bidang Administrasi Ferdinand Eskol Tiar Sirait, yang menekankan pentingnya pengumpulan data dalam upaya meningkatkan layanan Pemilu.Dalam sambutannya, Ferdinand Eskol Tiar Sirait mengungkapkan, “Data-data yang dikumpulkan sebagai bentuk peningkatan layanan. Data tersebut ke depan akan dapat menjadi ukuran kinerja,”  Ferdinand juga menekankan perlunya kontinuitas dalam penginputan data, mengingat data yang akurat dan terkini sangat krusial untuk kelancaran pemilu. “saya berharap operator yang sudah ditunjuk sebelumnya untuk tidak berganti guna memastikan konsistensi data’’.Pengelolaan data yang baik dan tepat waktu, menurut Ferdinand, sangat penting untuk mendukung kelancaran proses pemilu. Dengan data yang akurat, kita dapat memastikan bahwa setiap pengawas pemilu menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Bawaslu Kabupaten Solok termasuk Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang sudah 100 persen persentase penyelesaiannya. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Solok telah berhasil menyelesaikan pengelolaan data pengawas AdHoc sesuai dengan target yang ditetapkan.
Saat giat Penutupan Acara Rapat oleh Anggota Bawaslu Republik Indonesia Herwyn J. H. Malonda
 

Bahwa Pengelolaan data yang efektif tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, dan berpendapat Bawaslu perlu memiliki terobosan dan inovasi berbentuk sistem aplikasi untuk menilai rekam jejak kinerja jajaran Pengawas Pemilu. Termasuk penilaian kinerja yang mencakup pengawas pemilu ad hoc.
Kita perlu memiliki sistem berbasis input data kinerja yang menyajikan data-data seluruh jajaran aparatur Pengawas Pemilu, Sehingga data profiling ini dapat dijadikan pengambilan kebijakan bagi pimpinan dalam melakukan evaluasi.

Credit Of Humas