Pelita Demokrasi Edisi #8, Demokrasi yang kita perjuangkan bukan semata-mata demokrasi politik

Koto Baru — Bawaslu Kabupaten Solok kembali menghadirkan program Pelita Demokrasi (Penyampaian Literasi Tauladan Tokoh untuk Demokrasi) sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi Indonesia. Pada edisi kedelapan ini, Bawaslu Kabupaten Solok mengangkat pemikiran Hamka atau Buya Hamka, ulama, sastrawan, sekaligus pahlawan nasional Indonesia.

Dalam kutipan yang ditampilkan pada Pelita Demokrasi Edisi #8, Buya Hamka menyampaikan:

“Demokrasi yang kita perjuangkan bukan semata-mata demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi; suatu keadilan sosial yang harus dirasakan oleh seluruh rakyat.”

Kutipan tersebut menggambarkan pandangan Buya Hamka bahwa demokrasi sejati tidak hanya diukur dari terselenggaranya proses politik dan pemilihan umum, tetapi juga dari sejauh mana demokrasi mampu menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas.

Menurut Buya Hamka, demokrasi harus berpihak kepada rakyat dan mampu menciptakan keseimbangan antara kebebasan politik dengan pemerataan kesejahteraan. Nilai demokrasi tidak boleh berhenti pada aspek prosedural semata, melainkan harus diwujudkan dalam kehidupan sosial yang adil, harmonis, dan berkeadaban.

Dalam konteks kehidupan demokrasi saat ini, pesan tersebut menjadi pengingat penting bahwa demokrasi harus memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Partisipasi publik, pengawasan masyarakat, serta integritas dalam proses demokrasi menjadi bagian penting dalam menjaga terciptanya keadilan sosial sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia.

Program Pelita Demokrasi yang diinisiasi oleh Bawaslu Kabupaten Solok merupakan bentuk komitmen lembaga dalam menghadirkan pendidikan demokrasi melalui pemikiran tokoh-tokoh bangsa. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran masyarakat untuk terus menjaga demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas.

Bawaslu Kabupaten Solok terus berkomitmen menjadi garda terdepan dalam mengawal demokrasi yang bermartabat serta mendorong terciptanya kehidupan demokrasi yang berpihak pada kepentingan rakyat dan nilai-nilai keadilan sosial.