Padang,||Muhamad Khadafi Selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat meminta seluruh jajaran pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/ KOTA untuk selalu mengawasi tahapan Pemilihan serentak tahun 2024. Demikian ditegaskan Khadafi saat membuka kegiatan Rapat Pengawasan Pemutakhiran daftar Pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Suamtera Barat, Jum’at (2/8/2024).
Anggota Bawaslu Provinsi Suamatera Barat Khadafi menyebutkan beberapa kerawanan yang telah diidentifikasi, di antaranya basis data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih tidak akurat, komprehensif, dan mutakhir, serta penyusunan daftar pemilih tidak sesuai dengan jadwal. Penyusunan daftar pemilih juga rawan dilakukan dengan tidak mempertimbangkan proporsionalitas antara jangka waktu dan beban kerja sehingga berimplikasi pada akurasi daftar pemilih dan penyusunan TPS (Tempat Pemungutan Suara).
Sesuai Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pilkada 2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berharap jajaran Bawaslu di Kabuapten/Kota dapat Menginventarisir seluruh data data hasil pengawasan yang dilakukan jajaran untuk memberikan saran perbaikan pada saat rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) di setiap tingkatan. Adapun data yang harus diperhatikan, seperti data potensial pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), pemilih meninggal dunia, pemilih yang beralih status menjadi TNI/Polri, pemilih pindah domisili, dan pemilih yang beralih status menjadi WNA.
"Pengawasan yang dilakukan terhadap penyusunan daftar pemilih adalah bagian dari tugas-tugas pengawasan. Sejauh ini Bawaslu Kabupaten/Kota telah banyak memberikan himbauan dan Saran perbaikan kepada Jajaran KPU sebagai bentuk pencegahan dalam setiap tahapan Pemilihan serentak Tahun 2024," Tegas khadafi.
