Tingkatkan Transparansi, Bawaslu Kabupaten Solok Ikuti Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026
|
SOLOK – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Solok berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan Bawaslu Kabupaten Solok dalam Rapat Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI.
Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu, 8 Juli 2026, secara daring melalui platform Zoom Meeting. Hadir langsung dalam pertemuan virtual tersebut jajaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Solok guna menerima pembekalan teknis mengenai pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ).
Mendorong Akuntabilitas Lembaga Melalui SAQ
Sosialisasi ini digelar oleh Bawaslu RI dengan tujuan memberikan panduan, arah, serta indikator penilaian terkini terkait pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik di tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pembekalan teknis pengisian SAQ menjadi salah satu poin krusial agar setiap satuan kerja dapat mengukur, mengevaluasi, dan menyajikan data serta dokumen lembaga secara tepat, cepat, dan akurat.
Dalam arahannya, pimpinan Bawaslu RI menekankan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, melainkan merupakan fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik (public trust) terhadap integritas pengawasan pemilu.
Komitmen Mempertahankan Predikat Informatif
Merespons arahan dan pembekalan teknis tersebut, Bawaslu Kabupaten Solok menyatakan kesiapannya untuk memenuhi seluruh instrumen penilaian Monev tahun 2026 dengan maksimal. Pembenahan infrastruktur digital, pembaruan konten informasi secara berkala, hingga penguatan kapasitas SDM pengelola PPID terus menjadi prioritas utama.
Bawaslu Kabupaten Solok berkomitmen penuh untuk mempertahankan dan terus meningkatkan performa sebagai lembaga pengawas yang informatif. Melalui pengelolaan PPID yang akuntabel, diharapkan masyarakat Kabupaten Solok dapat dengan mudah mengakses informasi demi mendukung terwujudnya pengawasan pemilu dan demokrasi yang transparan.
Credit of Humas
