Bawaslu Kabupaten Solok Ajak Pelajar SMA Negeri 1 Kubung Jadi Pemilih Cerdas dan Pengawas Partisipatif
|
Selayo, 18 November 2026 – Menjadi pemilih bukan sekadar datang ke tempat pemungutan suara dan mencoblos pilihan. Di balik satu suara, ada masa depan yang ikut ditentukan. Pesan inilah yang menjadi salah satu pokok pembahasan dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik untuk Pemilih Pemula Tahun 2026 yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Solok di SMA Negeri 1 Kubung, Rabu (18/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Solok hadir memenuhi undangan sebagai pemateri dengan menghadirkan Ketua Bawaslu Kabupaten Solok, Titony Tanjung, dan Anggota Bawaslu Kabupaten Solok, Haferizon. Kegiatan diikuti oleh lebih dari 50 peserta yang terdiri atas siswa kelas XI dan XII SMA Negeri 1 Kubung.
Mengusung semangat “Suara Pertama, Penentu Masa Depan Bangsa”, kegiatan ini menjadi ruang bagi para pelajar untuk mengenal lebih dekat dunia kepemiluan, memahami pentingnya menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab, sekaligus mengetahui bagaimana generasi muda dapat mengambil bagian dalam mengawal proses demokrasi.
Mengawali penyampaian materi, Titony Tanjung mengajak para siswa mengenal Bawaslu melalui pendekatan sederhana dan dekat dengan kehidupan mereka. Ia menjelaskan apa itu Bawaslu, bagaimana kedudukannya dalam penyelenggaraan pemilu, serta tugas dan peran lembaga tersebut dalam memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai ketentuan.
Titony juga memperkenalkan bahwa Bawaslu tidak hanya bertugas mengawasi, tetapi memiliki peran dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Dengan demikian, keberadaan Bawaslu menjadi bagian penting dalam menjaga agar pemilu berlangsung secara jujur, adil, dan berintegritas.
Pembahasan kemudian dilanjutkan oleh Haferizon yang mengajak para pelajar melihat pengawasan pemilu dari sudut pandang yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menurutnya, pengawasan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga pengawas, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, termasuk pemilih pemula.
Ia menjelaskan sejumlah contoh praktik politik uang yang dapat terjadi dalam tahapan pemilu, mulai dari pembagian uang atau yang dikenal dengan istilah serangan fajar, pemberian sembako dan barang untuk memengaruhi pilihan, transfer saldo dompet digital, hingga janji pemberian fasilitas tertentu demi mengarahkan suara pemilih.
Melalui contoh-contoh tersebut, para siswa diajak memahami bahwa pelanggaran pemilu tidak selalu hadir dalam bentuk yang besar dan mencolok. Praktik yang berpotensi mencederai demokrasi dapat saja ditemukan di lingkungan sekitar, termasuk dalam lingkup pertemanan, keluarga, maupun masyarakat tempat mereka tinggal.
Haferizon juga menekankan bahwa pemilih pemula dapat mengambil peran nyata melalui pengawasan partisipatif. Langkahnya dapat dimulai dari hal sederhana, seperti tidak terlibat dalam praktik politik uang, berani menolak pemberian yang bertujuan memengaruhi pilihan, mengingatkan lingkungan sekitar, serta menyampaikan laporan kepada Bawaslu apabila menemukan dugaan pelanggaran dengan disertai bukti yang mendukung.
Selain itu, para pelajar didorong untuk tidak mudah terpengaruh oleh ajakan atau informasi yang belum jelas kebenarannya, serta membangun kesadaran bahwa pilihan politik merupakan hak pribadi yang harus dijaga dari tekanan maupun iming-iming materi.
Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk menanamkan pemahaman bahwa generasi muda memiliki posisi strategis dalam menentukan kualitas demokrasi. Sebagai calon pemilih maupun pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak suaranya, para pelajar diharapkan tidak hanya mengenal prosedur pemilu, tetapi juga memahami nilai integritas, tanggung jawab, dan keberanian dalam mengawal proses demokrasi.
Melalui sosialisasi ini, Bawaslu Kabupaten Solok berharap kesadaran pengawasan partisipatif dapat tumbuh sejak dini di kalangan pelajar. Sebab, demokrasi yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh siapa yang dipilih, tetapi juga oleh bagaimana seluruh masyarakat ikut menjaga proses pemilihannya.
Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.