Bawaslu Kabupaten Solok Ikuti “Bawaslu Membelajarkan Vol. 2”, Perkuat Pengawasan di Era Digital dan Cegah Politik Uang
|
Solok, 19 November 2026 – Bawaslu Kabupaten Solok mengikuti kegiatan “Bawaslu Membelajarkan Vol. 2” yang digelar secara daring pada Kamis (19/11/2026). Kegiatan ini menghadirkan para narasumber dari berbagai kalangan untuk membekali jajaran pengawas pemilu dengan pemahaman terkini tentang tantangan kepemiluan, mulai dari transformasi digital hingga praktik politik uang. Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Solok berkomitmen terus meningkatkan kapasitas dalam menjaga kualitas demokrasi.
Pada sesi pertama, Direktur Eksekutif PUSKAPOL UI, Dr. Hurriyah, memaparkan materi tentang disinformasi dan integritas ruang digital dalam pemilu. Menurutnya, integritas pemilu tidak mungkin terwujud tanpa integritas informasi. Disinformasi bekerja sebagai operasi pengaruh dengan empat tujuan, yaitu persuasi, polarisasi, demobilisasi, dan delegitimasi. Kehadiran AI generatif turut memperbesar skala dan kecepatan manipulasi, sehingga fokus pengawasan perlu bergeser dari sekadar kasus individual menuju pola, relasi, dan dampaknya terhadap keadilan kompetisi, tanpa mengorbankan kebebasan berpendapat.
Narasumber berikutnya, Khoirunnisa Nur Agustyati, mengupas transformasi digital dan pengawasan teknologi dalam pemilu. Ia menyoroti ancaman jaringan bot, micro-targeting pemilih, dan konten deepfake yang dapat memanipulasi opini publik. Ia juga menekankan pentingnya data terbuka pemilu sesuai sembilan prinsip standar NDI-OEDI, perlindungan data pribadi pemilih berkaca pada kasus bocornya 2,3 juta data Daftar Pemilih Tetap pada 2020, serta pembentukan forum multipihak dan kolaborasi dengan platform media sosial untuk membangun ekosistem digital yang demokratis.
Memasuki sesi kedua, Anggota Bawaslu RI, Dr. Herwyn J.H. Malonda, M.Pd., M.H., membedah anatomi politik uang dalam pemilu. Ia menjelaskan bahwa modus politik uang kini bermutasi dari amplop berisi uang tunai menjadi saldo dompet digital, voucer, pulsa, hingga aset kripto. Pada Pemilu 2024 tercatat 234 pelanggaran politik uang yang teregistrasi, namun hanya 27 perkara atau sekitar 11,5 persen yang berlanjut ke penuntutan atau vonis. Menurutnya, persoalan utamanya terletak pada pembuktian, bukan kekosongan aturan, sehingga diperlukan pergeseran dari tangkap tangan menuju pembuktian berbasis jejak digital.
Pengamat politik Adi Prayitno turut memperkaya diskusi dengan menyoroti paradoks politik uang: praktik ini jelas dilarang dalam undang-undang pemilu, tetapi masih ditoleransi oleh sebagian masyarakat. Calon dan pemilih, kata Adi, kerap terjebak dalam lingkaran setan yang saling membutuhkan, di mana uang, barang, dan bantuan sosial dijadikan alat untuk memenangkan kontestasi. Kondisi ini merusak demokrasi dan menuntut upaya pencegahan yang serius dan berkelanjutan, termasuk membangun kesadaran kolektif masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Solok memperoleh bekal penting untuk memperkuat strategi pengawasan, mulai dari patroli siber, dokumentasi yang rapi, pemetaan daerah rawan, hingga pengawasan berbasis komunitas seperti Desa Anti Politik Uang. Bawaslu Kabupaten Solok mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga integritas pemilu, karena suara rakyat harus tetap merdeka dan tidak ditentukan oleh amplop, pulsa, atau janji proyek. Mari awasi bersama, wujudkan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat.