Lompat ke isi utama

Berita

Key Performance Indicator (KPI) Pengawas Pemilu dalam rangka Penguatan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan

1

Rapat Koordinasi Finalisasi Key Performance Indicator (KPI) Pengawas Pemilu dalam rangka Penguatan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan

Bandung – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Solok menghadiri rapat Koordinasi Finalisasi Key Performance Indicator (KPI) Pengawas Pemilu dalam rangka Penguatan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan. (17 sd 20/12/2024).

 

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas pengawasan pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terus berupaya memperkuat kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan memegang peran strategis dalam memastikan Bawaslu memiliki SDM yang profesional dan berintegritas, serta organisasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan pemilu yang dinamis. Oleh karena itu, diperlukan sistem evaluasi kinerja yang mampu mengukur secara obyektif capaian dari tanggung jawab yang diemban oleh Koordinator Divisi ini.


Penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Koordinator Divisi ini adalah bagian dari upaya untuk membangun sistem pengukuran yang jelas dan terukur, selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). IKU yang disusun dengan tepat dapat memastikan bahwa tugas dan fungsi utama Koordinator Divisi terlaksana secara optimal, sejalan dengan tujuan strategis Bawaslu dalam mengawasi pemilu yang bersih, adil, dan berintegritas.Indikator kinerja yang komprehensif juga memberikan manfaat bagi pengembangan profesionalitas para koordinator, sehingga memungkinkan adanya evaluasi kinerja yang rasional melalui sistem reward and punishment. 

Evaluasi berbasis IKU dapat membantu memetakan pencapaian target, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, serta memastikan pelaksanaan tugas pengawasan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.Dengan adanya IKU yang jelas, diharapkan peningkatan kualitas pengawasan pemilu dapat terwujud, didukung dengan manajemen sumber daya manusia yang efektif, peningkatan organisasi, serta pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi seluruh pihak di Bawaslu RI.

Credit of Humas