Jelang Kampanye, Netralitas ASN Penting Diawasi
|
Jakarta - Bawaslu Kabupaten Solok mengahadiri Rapat Koordinasi Nasional Kesiapan Kepala Daerah, Menjaga Netralitas ASN Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Bawaslu.17/09/2024)
Netralitas ASN dalam Pemilihan sering terjadi dugaan pelanggaran pada 3 tahapan krusial yang rawan adalah tahapan pendaftaran, tahapan kampanye, dan tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
"Rapat koordinasi kali adalah untuk melakukan seluruh upaya Bawaslu untuk memberikan segala informasi dengan stakeholder yang ada yakni Kemendagri, KemenpanRB dan BKN untuk menjaga netralitas ASN" imbuh Ketua Bawaslu.
"Sudah banyak laporan netralitas ASN yang masuk di seluruh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, ini bentuk kepercayaan masyarakat akan keberadaan Bawaslu dalam menjaga netralitas ASN" ungkap Bagja.
Selain ASN, Kepala Desa atau sebutan lain juga dilarang melakukan keberpihakan kepada Pasangan Calon Kepala Daerah pada Pemilihan tahun 2024. Dengan koordinasi diharapkan bisa tersampaikan melalui Kemendagri menjaga netralitas Kepala Desa juga.
Semoga dapat dilakukan dengan baik dengan dukungan dari Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang ada, dan dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Tugas dan wewenang Bawaslu adalah mengawasi netralitas ASN. Dengan rapat koordinasi ini Bawaslu dapat mengingatkan ASN di seluruh Indonesia agar tetap menjaga netralitasnya" tutup Bagja pada sambutan pembukaan kegiatan.
Setelah itu dilakukan talkshow dengan narasumber Anggota Bawaslu Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Puadi, TA Menteri Dalam Negeri Suhajar Diantoro, Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Aba Subagja, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Haryomo Dwi Putranto, Perwakilan Direktur Tindak Pidana Umum Polri Furqan Budi Satria.
Kegiatan ditutup dengan pembacaan Deklarasi Netralitas ASN sebagai bentuk komitmen menjaga Netralias ASN pada Pemilihan Tahun 2024 yang dibacakan oleh perwakilan Gubernur, Bupati dan Wali Kota terundang.
Credit of Humas
